LAYANAN BPJS MEMBIKIN BUPATIKU MURKA

Seperti yang tertera pada judul, seperti itulah yang terjadi pada Bupati Barito Kuala. Hal ini berawal dari seorang bayi keluarga kurang mampu yang mengalami sakit jatung bocor sehingga harus dilakukan operasi dan perawatan di tumah sakit jantung di Jakarta. Karena keluarga kurang mampu ini baru terdaftar di BPJS maka pihak BPJS menangguhkan pelayanan keluarga ini sampai menunggu tiga ulan ke depan sebagaimana persyaratan layanan BPJS. Disisi lain kondisi bayi yang sangat memprihatinkan itu diperlukan tindakan segera. Rupayanya orang tua bayi ini sudah mentok tidak bisa lagi meminta BPJS untuk mendapat prioritas layanan ini mengingat kondisi bayi yang sudah sedemikian memprihatinkan, sementara pihak BPJS tetap bersikeras untuk tidak memberikan layanan itu dan tetap berpegang teguh dengan peraturan yang selama ini berlaku di dalam perusahaan asuransi yang bernama BPJS.

Karena merasa sudah tidak mendapat pelayanan dari pihak BPJS maka orang tua bayi bernama Alika ini menemui bupati Barito Kuala. Sempat terjadi pertemuan antara pihak BPJS dan Bupati namun rupaya pihak BPJS tetap bersikukuh dengan regulasi yang ada, sehingga hal ini membuat Bupati Barito Kuala meradang dan mengancam akan menutup kerja sama dengan pihak BPJS. Untuk layanan kesehatan bagi masyarakat miskin pemda Barito Kuala sebagaimana yang disampaikan bupati akan menggunakan apbd melalui jamkesda sebagaimana sebelum menggunakan layanan BPJS.

Akhirnya sang bayi malang itupun tetap diberangkatkan ke Rumah sakit jantung Harapan Jakarta dengan menggunakan dana pemda dan dibantu penggalangan dana masyarakat. Demikianlah kronologis masalah antara bupati Barito Kuala dengan pihak BPJS. Mungkin kasus seperti ini adalah kesekian dari berbagai kasus serupa terkait dengan layanan maupunuk kebijakan BPJS.

Sebenarnya masalah ini adalah masalah sejak dari embrio BPJS mau dibentuk. Penulis sudah merasa bahwa keberadaan BPJS itu adalah pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Selain itu yang katanya prinsip yang digunakan adalah prinsip gotong royong adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Regulasi dan layanan pun tidak sesuai dengan yang digambarkan ketika pertama program BPJS digulirkan ditengan masyarakat. Tingginya gaji yang diberikan kepada direktur BPJS maupun pejabatnya yang senilai ratusan juta per bulan sungguh tidak mencermikan sensitifitas masyarakat yang sedang dalam tekanan ekonomi. BPJS pun lebih cenderung kearah bisnis dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sudah seharusnya pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat sepenuhnya dengan tidak melibatkan asuransi semacam itu.

# Edi S adalah masyarakat Batola

# stay at home